Pekanbaru, Rotte Bakery – Di Indonesia, industri makanan dan minuman terus berkembang seiring dengan permintaan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi lembaga utama yang mengawasi sektor ini untuk memastikan produk yang beredar aman dan berkualitas. Melalui pengawasan yang ketat, BPOM membantu melindungi konsumen sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab.
Artikel ini akan membahas peran BPOM serta klarifikasi mengenai kewajiban pendaftaran bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Fungsi Utama BPOM dalam Pengawasan
BPOM bertugas melakukan pengawasan menyeluruh terhadap obat, makanan, minuman, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Khusus untuk industri makanan dan minuman, lembaga ini mengevaluasi produk mulai dari tahap produksi hingga distribusi. Pengawasan mencakup penilaian keamanan bahan baku, proses pembuatan, dan pelabelan kemasan.
Misalnya, BPOM memastikan bahwa produk tidak mengandung zat berbahaya seperti pengawet berlebih atau kontaminan yang bisa membahayakan kesehatan. Hal ini dilakukan melalui pengujian laboratorium dan inspeksi rutin di fasilitas produksi. Dengan demikian, BPOM membantu mencegah kasus keracunan makanan atau penipuan klaim kesehatan yang sering terjadi di pasar.
Peran BPOM dalam Melindungi Konsumen
Salah satu kontribusi terbesar BPOM adalah perlindungan konsumen melalui sistem pre-market dan post-market. Sebelum produk beredar, BPOM memberikan izin edar setelah memverifikasi bahwa produk memenuhi standar mutu dan keamanan. Setelah itu, pengawasan lanjutan dilakukan untuk memantau aduan masyarakat atau temuan di lapangan.
Di sektor makanan dan minuman, ini berarti produk seperti susu kemasan, makanan ringan, atau minuman energi harus lolos uji untuk menghindari risiko alergi atau infeksi. BPOM juga berkolaborasi dengan pihak lain, seperti Kementerian Kesehatan, untuk kampanye edukasi tentang label gizi dan tanggal kedaluwarsa. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik, tapi juga mendorong produsen untuk menerapkan praktik baik dalam rantai pasok mereka.
Dukungan BPOM terhadap Pertumbuhan Industri
Bagi pelaku industri, BPOM bukan sekadar pengawas, melainkan mitra yang mendukung inovasi. Lembaga ini menyediakan panduan regulasi yang jelas, seperti persyaratan sertifikasi halal yang terintegrasi dengan pengawasan keamanan. Di tengah persaingan global, izin BPOM menjadi nilai tambah untuk ekspor, karena menunjukkan bahwa produk Indonesia memenuhi standar internasional.
Selain itu, BPOM menyelenggarakan pelatihan dan sosialisasi untuk membantu perusahaan memahami aturan, sehingga mengurangi pelanggaran yang bisa merugikan bisnis. Hasilnya, industri makanan dan minuman di Indonesia bisa tumbuh berkelanjutan, dengan fokus pada kualitas yang mendukung ekonomi nasional.
Apakah Semua UMKM Wajib Terdaftar di BPOM?
Tidak semua UMKM di bidang makanan dan minuman harus terdaftar langsung di BPOM. Menurut regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, izin edar BPOM wajib untuk pangan olahan yang dikemas dan diperdagangkan secara luas, terutama yang berisiko tinggi seperti makanan bayi atau minuman berenergi.
Namun, untuk UMKM skala kecil seperti usaha rumah tangga, ada alternatif berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat. SPP-IRT ini cukup untuk produk sederhana dengan masa simpan pendek, seperti kue basah atau sambal kemasan kecil, asal memenuhi standar hygiene dasar.
Pengecualian ini bertujuan untuk memudahkan UMKM tanpa mengorbankan keamanan, tapi jika produk diekspor atau dipasarkan nasional, izin BPOM tetap diperlukan. UMKM disarankan memeriksa kriteria di situs resmi BPOM untuk menghindari sanksi.
Langkah Praktis bagi UMKM
Bagi UMKM yang memerlukan izin BPOM, proses dimulai dengan pendaftaran online melalui portal e-Reg BPOM. Persyaratan meliputi dokumen usaha, formula produk, dan bukti fasilitas produksi yang higienis.
Biaya relatif terjangkau, dan BPOM menyediakan bantuan melalui Istana UMKM untuk konsultasi gratis. Sementara itu, untuk SPP-IRT, hubungi dinas kesehatan kabupaten/kota.
Dengan mematuhi regulasi ini, UMKM bisa menghindari risiko hukum sekaligus membangun kepercayaan pelanggan. Pada akhirnya, peran BPOM membantu menciptakan ekosistem industri yang sehat dan adil bagi semua pihak. Foto oleh Sony Feo
